 |
| Puluhan mahasiswa HMI geruduk kantor Dukcapil Pacitan (Foto: Istimewa) |
Selain ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, puluhan mahasiswa HMI ini juga melakukan aksi demo di depan Pendapa serta gedung DPRD Kabupaten Pacitan.
Ada beberapa aspirasi dan tuntutan yang disampaikan para aktivis mahasiswa tersebut melalui juru bicara aksi demo Muhamad Rifai Ketua HMI Pacitan yakni,
1. Pelayanan pencatatan sipil kurang maksimal dan lambat sebab berkas tidak langsung jadi, jika alasannya kekurangan personil maka sebaiknya ada pelimpahan wewenang ke kecamatan atau sampai ke desa
2. Di Dukcapil ada bidang kependudukan bukan hanya pencatatan sipil saja, mana outputnya data kependudukan, selama ini apakah ada profil kependudukan yg direlease resmi oleh dukcapil sebagai dasar perencanaan daerah dan proyeksi laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tertentu, hal ini bertujuan untuk deteksi dini dan langkah antisipatif kepadatan penduduk.
3. Dukcapil pelayanan berbelit-belit dan lambat, harus bolak-balik seakan akan ada kesengajaan untuk memuluskan jalan lain. Terutama daerah yang jauh nyaris semua butuh jasa titip perantara.
4. Ada warga yang pegang KK dan e-KTP terbitan dukcapil tapi ternyata setelah dibuat untuk buka BPJS dan ada juga yang digunakan untuk kelengkapan administrasi pada bank datanya tidak ada. Bagaimana hal ini bisa terjadi, pertanyaannya jadi e-KTP nya itu jadi illegal.
5. ASN di dukcapil seperti status quo, jadi perlu dilakukan penyegaran dengan mutasi, seperti apa yang pernah disampaikan Bupati.
6. Alasan kehabisan blangko sering kali di dengar namun setelah blangkonya ada tidak kunjung jadi pula.
7. Sistem antriannya berkas masih sangat buruk jadi perlu ada aplikasi yang bisa diakses semua warga Pacitan sebagai bentuk transparansi pelayanan secara online dan terintegrasi.
8. Pembatasan antrian dan 100 layanan setiap harinya membuat kesal karena seperti tidak direspon atau pelayanan seenaknya sendiri.
9. Data kependudukan yang tumpang tindih serta identitas ganda dan lain-lain. Butuh perubahan sistem pendataan yang terintegrasi, tata kelola pemerintahan berbasis e-government di Pacitan tidak jalan ataukah sama sekali memang tidak ada?
10. Era 4.0 sosmed, transaksi online dan game lancar tapi pelayanan publik online di Pacitan sangat lemot. Yang salah servernya, programnya atau SDM nya yang lebih pantas disebut geng keong racun dan kawanan bekicot.
11. Program kependudukan justru sudah menyebar sebagian di desa secara mandiri. Tetapi pemerintah daerah justru gagap teknologi, enggan mengembangkan sistem berbasis teknologi yang tepat guna (TTG) untuk Data yg terintegrasi.
"Sebagai penyelenggara layanan publik, masyarakat lebih berhak mendapat pelayanan yang baik, semestinya tetap diakomodasi serta ada pengelolaan yang baik. Jadi masyarakat merasa terlayani dengan baik, cepat, hemat, dan ada kepastian," jelas Mohamad Rifai berapi-api.
"Aksi demo ini akan terus dilakukan sampai pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pacitan ada reformasi birokrasi yang mempermudah pelayanan masyarakat," pungkasnya.(Gustik)
