Anggota DPRD Pacitan tidak sepakat LHP cuma diceketem Pimpinan.
Pacitan Ppos.21.06.021.
Rapat Paripurna LPJ Bupati Pacitan tahun anggaran 2020 digedung Dewan Pacitan tadi pagi , diwarnai intrupsi dan kegaduhan antar anggota.
Sekalipun kegaduhan itu ada yang dilakukan usai paripurna , namun hal itu cukup menyita perhatian awak media.
Rata rata anggota tidak trima LHP tidak segera dibagikan untuk dibahas , pimpinan dianggap menyimpan sesuatu, utamanya atas temuan BPK.
Menurut Rudi Hartoyo , sekalipun Pemkab Pacitan mendapatkan Status WTP namun temuan BPK ( baik itu ringan atau berat) tetep harus diketahui anggota untuk dibahas, tidak diceketem pimpinan saja, ungkap Kader Hanura itu kesal.
Pernyataan Rudi diperkuat Pujo Setyo Hadi dari Fraksi Demokrat yang merasa di dholimi oleh Pimpinan Dewan, opo to abote' LHP dibagikan , kita sebagai anggota harus bisa menjelaskan kepada rakyat terkait temuan temuan yang diidentifikasi oleh BPK..ojok ngonolah dadi pimpinan ,gumam Pujo.
Sementara itu, wakil Ketua DPRD Pacitan
Prabowo SE dan Febi Irawan kepada Media menjelaskan, bahwa LHP tidak harus dibagikan dan dibahas oleh anggota, lebih lebih ini masalah temuan ringan yang tidak terlalu membutuhkan solusi anggota Dewan secara keseluruhan.
Lebih jauh Prabowo menjelaskan, temuan BPK hanya masalah administrasi saja, utamanya terkait Perbub yang abu abu, alias tidak jelas ploting anggaranya, sehingga terjadi multi tafsir .
Prabowo mengaku tidak masalah , rekan rekannya ngambeg bab LHP , sedang temuan BPK akan ditindak lanjuti dengan tim Tindak Lanjut yang dibentuk Pemkab selanjutnya tim Tindak lanjut membuat laporan ke BPK dan Pimpinan Dewan.
Fibi Irawan yang duduk disebelah Prabowo menambahkan, kelemahan Perbub yang dikeluarkan Pemkab menurut temuan BPK banyak pemborosan, atau Angka angka yang tidak transparan di beberapa sektor.
Oleh karena itu , kalau temuan itu tidak segera diperbaiki , maka dikawatirkan angka angka tersebut bisa dimainkan oleh eksekutif yang pada akhirnya juga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan.
Itu sebabnya Fibi setuju, kalau penyematan WTP tidak serta merta
menjadi ukuran baik dan tidaknya sistim pengelolaan administasi suatu daerah , mungkin itu yang menjadi pangkal gejolak rekan rekan anggota di Dewan .
Kader PKB itu berjanji aspirasi anggota akan dibahas ditingkat ketua untuk ditindak lanjuti..yah mudah mudahan LHP segera bisa ditangan Anggota....ungkap Fibi santai.
Perlu diketahui, tadi pagi (21/6) diadakan rapat Paripurna terkait LPJ Bupati tahun anggaran 2020 dihadiri semua anggota fraksi DPRD Pacitan ,Eksekutif dan Anggota BPK.
Sayang rapat Paripurna tadi pagi terjadi ketidak puasan anggota karena LHP tidak dibagikan kepada anggota untuk dibahas, bahkan ditengah rapat Handoyo Aji melakukan beberapa kali intrupsi menuntut LHP segera dibagikan keseluruh anggota.
Sayang kader dari Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mau menjelaskan secara detail kepada Media terkait aksinya...tokoh kontroversial asal Tulakan itu akhirnya memilih bungkam ...
Hanya Samsuri dari PPP yang tadinya ikut bersitegang dengan anggota lain, tokoh asal Gayam ini berusaha menjelaskan bahwa Temuan BPK masuk katagori pelanggaran ringan dan tidak terlalu krusial untuk dibahas,itu sebabnya Pacitan Kembali dapat status WTP.
Pria tinggi besar yang sudah 4 X menjadi anggota Dewan itu wajar temen temenya menuntut LHP dibagikan untuk dibahas,karena tahun tahun sebelumnya, kata Samsuri LHP juga dibahas sampai tingkat anggota....
Bentrok dan gaduhnya sesama anggota Dewan nampaknya memantik penilaian yang beragam dari masyarakat Pacitan.
Gustika dari Pacitan Couruption Watch , merasa salut ,Anggota Dewan Sekarang yang sudah berani keluar kandang ,
sudah berani tampil untuk menilai pimpinanya sendiri , terlepas pimpinan itu dari Partai yang sama , ini fenomena baru , ucap Gustika pada media Pacitan Post.
PCW Pacitan besutan almarhum Drs Ashar Subandi ini dalam perkara Perbub sudah tidak kaget lagi, PCW menilai setiap perbub yang dikeluarkan Pemkab Pacitan cenderung angkanya abu abu atau tidak jelas, PCW menilai itu trik Pemkab untuk melakukan penyelewengan.
Sedang Parahnya , tradisi Perbub dengan angka abal abal ini sepertinya akan dilanggengkan Pemerintah sekarang dibawah kepemimpinan Bupati Indrata Nur Bayu Aji dan Wabub Gagarin Sumrambah.
Sayang hingga berita ini ditulis, Sekda Pacitan Heru Wiwoho belum menjawab konfirmasi media terkait temuan BPK tersebut , hapi milik Heru masih tulalit ( gustik)
(gustik)
