Pujo Setyo Hadi ST Ketua Komisi 4
Pacitan Ppos.29.06.021.
Carut marut pertanggung jawaban ( LPJ ) tahun anggaran 2020 Pemkab Pacitan menuai pro- kontra sebagian anggota Dewan.
Menurut Kader Demokrat sekaligus Ketua komisi 4 DPRD Pacitan Pujo Setyo Hadi, sungguh tidak fair jika ada kesalahan dibebankan kepada Bupati baru.
Pujo beralasan, bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2020 secara hukum menjadi tanggung jawab Bupati lama.
Namun demikian, salah satu pewaris Bumi Harum Wijaya itu maklum, kalau masyarakat tahunya menjadi tanggung jawab Bupati baru, mengingat Bupati lama sudah lengser keprabon April yang lalu.
Lebih jauh Pujo menjelaskan, Jawaban Eksekutif tentang LPJ tahun anggaran 2020 yang dibacakan dalam Sidang Paripurna tadi pagi ,dinilai Pujo berjalan mulus dan dapat diterima semua pihak, buktinya seluruh Fraksi puas akan apa yang dipaparkan Eksekutif.
Kalau toh ada temuan , saya pikir itu hal yang wajar, toh buktinya Pacitan tetep menyandang WTP sepuluh kali berturut turut , terang tokoh yang sudah 3 periode menyandang anggota DPRD Pacitan.
Sementara itu, Rudi O sebagai kolega Pujo di Komisi kut mengkritisi Wacana sebagian Anggota Dewan yang menginginkan Silpa 96 Milyar khusus digunakan untuk perbaikan jalan.
Rudi beralasan , regulasi tentang Silpa sudah ada aturanya dan menjadi kewenangan Bupati selaku Kepala Daerah, bahkan Pria asal Nanggunangan itu mengingatkan Bupati agar tidak terjebak ontran ontran yang sengaja diciptakan sebagian orang.
Hanya saja Untuk perbaikan, Rudi Ompong menyarankan Bupati Baru untuk melakukan kontrol ketat terhadap OPD yang pekerjaannya demen menghabiskan anggaran dengan kegiatan yang awu awu, asal dana habis saja.
Bahkan Rudi Ompong , tidak ragu menuding Dinas Pariwisata Pacitan contoh sebuah dinas yang paling demen melakukan program awu awu atau tidak produktif ...(gustik)
