pacitan Ppos .30.11.021.
Kisruh penetapan APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2022 antara Eksekutif dan DPRD Pacitan beberapa hari lalu nampaknya memantik aparat penegak hukum di Jakarta turun ke Pacitan.
Dalam berita yang dilansir sebuah media on line ,, dikatakan ,, bahwa KPK bidang pencegahan menemukan komposisi kecurangan atas belanja anggaran fisik yang tidak masuk akal terutama antara Program Penunjukan Langsung dan Lelang.
Jika berita yang dilansir salah satu Media itu benar , maka bisa dipastikan perkara ini akan berkepanjangan dan bisa bisa memantik persoalan hukum yang serius.
Turmudi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang merasa tidak memberikan informasi apapun terkait temuan KPK atas indikasi adanya permainan Proyek penunjukan langsung Tahun 2021 lebih besar dari lelang Turmudi merasa gerah ,, takut,, kalau dirinya dikira yang menyebarkan.
Memang Turmudi mengakui , tugas yang dijalankan sebagai penanggung jawab lelang tahun anggaran 2021 hanya sebesar 104 paket , kalah jauh dari Proses Penunjukan Langsung yang dikelola OPD , namun demikian itu bukan urusan saya , ungkap Pria Asli Arjosari ini kesal.
Seperti diketahui , Proyek Penunjukan langsung Kabupaten Pacitan selama ini dikelola secara tradisional oleh PU Binamarga, Diknas.Dinas Pemukiman.Dinas Pertanian dan sedikit dinas yang lain , tidak jelas benar mengapa Proses Penunjukan Langsung bisa lebih besar dari Lelang .
Informasi dari internal Sekretariat Pemkab Pacitan , Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa dengan sistim Penunjukan Langsung lebih besar jumlahnya yaitu salah satunya konon diakibatkan permintaan anggota DPRD Pacitan yang selalu kurang , kabarnya kalau tidak dituruti biasanya kartu truf persetujuan APBD dimainkan oleh mereka , seperti minggu lalu , ungkap staf Pemkab yang enggan disebut nama.
Dipastikan , dengan adanya berita Media yang dimunculkan hari ini , untuk seluruh Proyek dan aliran dana Proyek Penunjukan Langsung tahun anggaran 2021 dan bahkan tahun 2022 akan menjadi perhatian lebih dari aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan atau KPK sendiri yang konon menengarahi adanya indikasi kecurangan..
Sementara Pacitan Couruption Watch ( PCW) Pacitan merasa bersyukur adanya temuan KPK tersebut , jika berita yang dilansir Media Online itu benar , maka lampu Kuning bagi OPD dan DPRD yang ditengarahi dominan dalam hal Pembagian Proyek.
Menurut Novia , kami akan selalu membantu untuk memberikan informasi tambahan jika suatu saat perkara ini jadi ke ranah hukum, saya kira untuk proyek tahun 2022 belum lah , tapi kalau proyek proyek sebelumnya mungkin , tegas Novia..( Gustik)
