SIAPAPUN BUPATINYA TAHUN DEPAN LSM DAN MEDIA TAMPIL KERAS SESUAI HARAPAN RAKYAT

SIAPAPUN BUPATINYA TAHUN DEPAN LSM DAN MEDIA TAMPIL KERAS SESUAI HARAPAN RAKYAT

Pacitan Post    November 17, 2020   

  

Pacitan Ppos.18.11.2020.

Jika tahun ini Media dan LSM bisa dikatakan lembek terhadap dugaan penyimpangan APBD , maka beberapa LSM dan Media telah sepakat , menyikat habis seluruh dugaan korupsi yang ada di Pemkab se Eks Karisidenan Madiun.

Kepastian ini didapat , dari hasil Rapat tadi malam di sebuah tempat di Ponorogo , LSM Pacitan  diwakili PCW ( Pacitan Corouption Watch)  sedang yang lain hadir dari beberapa LSM dan Media  ( eks Karesidenan Madiun ) minus Ngawi.

Sonny Sudibyo perwakilan dari Caruban menyampaikan secara tegas , bahwa Pejabat baru diseluruh wilayah Eks Karisidenan Madiun harus bebas dari korupsi , pelajaran tahun tahun lalu yang menimpa Walikota Madiun dan Ponorogo harus menjadi pelajaran bagi kita , tegas Sony menggebu nggebu.

Sementara perwakilan dari Pacitan,  yang diwakili Pemimpin Redaksi ini dan Ashar Subandi  sangat sepakat , Media dan LSM kembali tampil keras terhadap DPRD dan Pemkab masing masing , kita pernah penjarakan 40 anggota Dewan dimasa lalu, itu prestasi , terang Ashar.

Saat ini , Dewan Pacitan seolah liar tanpa ada yang mengawasi , padahal kalau mau ungkap , itu banyak sekali penyimpangannya , tambah Mantan Anggota Dewan Orde Baru ini.

Sedang  Dahlan Cs dari Madiun yang sukses penjarakan 2 wali kota Madiun , wanti wanti agar pergerakan LSM dan Media betul betul punya data yang valid.

Jika itu yang dibidik terkait Proyek misalnya , data sejak Proses tender dan pelaksanaan harus punya bukti jelas , sehingga jika dibawa ke pengadilan dipastikan menang.

Rapat didahului dengan paparan kondisi daerah masing masing , beberapa masalah penyimpangan dikupas dan ditelaah bareng bareng dan dirumuskan untuk ditindak lanjuti atau tidak ditindak lanjuti.

Kabupaten Madiun 5 dugaan Kasus , Kota Madiun 2 , Magetan 4 , Ponorogo 7.Pacitan 2 dugaan Kasus , Ngawi tidak hadir.

Rapat finalisasi LSM dan Media  Pegiat Anti Korupsi akan diadakan di Pacitan tanggal 15 Desember 2020 , dengan tema tetap sama, yaitu terkait  Pengawasan anggora DPRD dan Pemkab serta pejabat pejabat  lainnya . ( gustik)

HARI INI MENINGGAL TAMBAH 1 ORANG , GUBERNUR UNGKAP PACITAN PALING RENDAH ....!

HARI INI MENINGGAL TAMBAH 1 ORANG , GUBERNUR UNGKAP PACITAN PALING RENDAH ....!

Pacitan Post    Oktober 17, 2020   

.                     (Gubernur di Radio Grindulu,)

Pacitan Ppos 18.10.020.

Gunernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa dalam kunjungannya ke Pacitan sedikit menuai kontroversi , karena membawa rombongan yang amat besar, sedang surabaya sendiri masih  masuk zona berbahaya.

Diperkirakan Rombongan Gubernur, lebih dari seratus orang .

Maklum Gubernur dalam giatnya 

cukup padat , mulai dari pembagian masker di Pasar minulyo, pembagian sembako 28 tukang becak , meninjau pemeran di Plut , wawancara di Grindulu  dan sebagainya.

Bahkan sore nanti Gubernur Wanita pertama di Jawa Timur ini , di Pendopo masih akan melakukan acara pemberian bantuan aneka ragam/ stimulus  kepada beberapa warga yang umumnya terdampak covid 19.

.       ( sembako bantuan Gubernur Jatim)

Belum lagi rombongan besar Gubernur Jatim sore ini juga akan melakukan piknik menyusuri sungai maron dan ke Pantai Iroboyo  Donorojo.

Untuk menyusuri sungai Maron yang konon mirip Amazon itu , Pemkab Pacitan telah menyiapakan jumlahb perahu sebanyak 50 buah agar rombongan besar gubernur itu  bisa terangkut semua.

Menurut Didik Alih  , ketua BPBD Pacitan secara teknis kunjungan Gubernur ini cukup aman dan lancar , kami telah menyiapkan titik titik jalan yang dianggap titik titik rawan.

Sementara Gubernur sendiri kepada Media mengaku , bahwa penyebaran Covid 19 khususnya di Pacitan terbilang rendah dibanding daerah kota lain di jawa Timur , ya mungkin jumlah penduduknya kecil dan letak geografinya yang tertutup sehingga virus enggan masuk ke Pacitan , ungkap Gubernur berkelakar.

Candaan mantan mensos itu, mungkin lupa bahwa kalau perkembangan Covid di Pacitan telah berubah dari Kuning menuju orange.

Bahkan hari ini , pasien positig Covid di Pacitan meninggal dunia tambah 1orang  korban yaitu bernama DAHONO dari klaster perbankan yang berasal dusun Bengkal Desa Tanjungsari.

Maka dengan demikian, jumlah secara keseluruhan meninggal menjadi 5 orang, sembuh 132 orang dari 178  orang ( gustik)

.    

PELAYANAN BURUK, HMI PACITAN MINTA DINAS DUKCAPIL DIPERBAIKI

PELAYANAN BURUK, HMI PACITAN MINTA DINAS DUKCAPIL DIPERBAIKI

Pacitan Post    Agustus 24, 2020   

Puluhan mahasiswa HMI geruduk kantor Dukcapil Pacitan (Foto: Istimewa)

Pacitan Ppos 24.08.020.Himpunan Mahasiswa Islam Pacitan, Senin (24/04/2020) pagi kembali mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Setidaknya aksi demo kedua kali ini membawa massa yang lebih banyak dari pada aksi demo beberapa waktu yang lalu.

Selain ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, puluhan mahasiswa HMI ini juga melakukan aksi demo di depan Pendapa serta gedung DPRD Kabupaten Pacitan.

Ada beberapa aspirasi dan tuntutan yang disampaikan para aktivis mahasiswa tersebut melalui juru bicara aksi demo Muhamad Rifai Ketua HMI Pacitan yakni,

1. Pelayanan pencatatan sipil kurang maksimal dan lambat sebab berkas tidak langsung jadi, jika alasannya kekurangan personil maka sebaiknya ada pelimpahan wewenang ke kecamatan atau sampai ke desa

2. Di Dukcapil ada bidang kependudukan bukan hanya pencatatan sipil saja, mana outputnya data kependudukan, selama ini apakah ada profil kependudukan yg direlease resmi oleh dukcapil sebagai dasar perencanaan daerah dan proyeksi laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tertentu, hal ini bertujuan untuk deteksi dini dan langkah antisipatif kepadatan penduduk.

3. Dukcapil pelayanan berbelit-belit dan lambat,  harus bolak-balik seakan akan ada kesengajaan untuk memuluskan jalan lain. Terutama daerah yang jauh nyaris semua butuh jasa titip perantara.

4. Ada warga yang pegang KK dan e-KTP terbitan dukcapil tapi ternyata setelah dibuat untuk buka BPJS dan ada juga yang digunakan untuk kelengkapan administrasi pada bank datanya tidak ada. Bagaimana hal ini bisa terjadi, pertanyaannya jadi e-KTP nya itu jadi illegal.

5. ASN di dukcapil seperti status quo, jadi perlu dilakukan penyegaran dengan mutasi, seperti apa yang pernah disampaikan Bupati.

6. Alasan kehabisan blangko sering kali di dengar namun setelah blangkonya ada tidak kunjung jadi pula.

7. Sistem antriannya berkas masih sangat buruk jadi perlu ada aplikasi yang bisa diakses semua warga Pacitan sebagai bentuk transparansi pelayanan secara online dan terintegrasi.

8. Pembatasan antrian dan 100 layanan setiap harinya membuat kesal karena seperti tidak direspon atau pelayanan seenaknya sendiri.

9. Data kependudukan yang tumpang tindih serta identitas ganda dan lain-lain. Butuh perubahan sistem pendataan yang terintegrasi, tata kelola  pemerintahan berbasis e-government di Pacitan tidak jalan ataukah sama sekali memang tidak ada?

10. Era 4.0 sosmed, transaksi online dan game lancar tapi pelayanan publik online di Pacitan sangat lemot. Yang salah servernya, programnya atau SDM nya yang lebih pantas disebut geng keong racun dan kawanan bekicot.

11. Program kependudukan justru sudah menyebar sebagian di desa secara mandiri. Tetapi pemerintah daerah justru gagap teknologi, enggan mengembangkan sistem berbasis teknologi yang tepat guna (TTG) untuk Data yg terintegrasi.

"Sebagai penyelenggara layanan publik, masyarakat lebih berhak mendapat pelayanan yang baik, semestinya tetap diakomodasi serta ada pengelolaan yang baik. Jadi masyarakat merasa terlayani dengan baik, cepat, hemat, dan ada kepastian," jelas Mohamad Rifai berapi-api.

"Aksi demo ini akan terus dilakukan sampai pelayanan di Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pacitan ada reformasi birokrasi yang mempermudah pelayanan masyarakat," pungkasnya.(Gustik)

HMI MINTA BUPATI TURUN TANGAN PELAYANAN KTP DUKCAPIL AMBURADUL

HMI MINTA BUPATI TURUN TANGAN PELAYANAN KTP DUKCAPIL AMBURADUL

Pacitan Post    Agustus 11, 2020   

Pacitan Ppos.11.08.020.
Ketua HMI Pacitan Imam Rifai menyayangkan sikap Dinas Dukcapil Pacitan atas pengelolaan pelayanan KTP. Imam Rifai menyoroti pola kerja pegawai dukcapil yang terkesan lambat dan berbelit-belit.

Disamping itu, HMI banyak menerima pengaduan warga, bahwa untuk mengurus KTP di Pacitan  menghabiskan biaya cukup tinggi sekitar 300 ribu, mulai dari  persoalan biaya transportasi, biaya makan minum seharian penuh, biaya jalan tol dan sebagainya.

Oleh karena itu, HMI secara organisasi meminta Bupati Pacitan untuk turun tangan mengatasi kebuntuan warga dalam mengurus KTP di Pacitan.

Bagi HMI, persoalan pelayanan warga masyarakat utamanya KTP harus diutamakan, sebab Kartu Tanda Penduduk itu sangat vital, sehingga benar-benar harus dikelola secara baik, transparan dan akuntabel.

Jika dalam waktu dekat, Dinas Kependudukan Pacitan tidak merobah pola kerjanya, maka tidak tertutup kemungkinan HMI akan turun jalan.

Setidaknya kata Rifai, orang-orang parlemen dan pejabat publik lainnya agar belajar peduli kepada nasib rakyat yang membutuhkan pelayanan cepat dan gratis, seperti yang digemborkan pemerinrah selama ini. Sementara itu, Bupati Pacitan Indartato hingga berita ini ditulis belum bisa dihubungi.(Gustik)